Pemerintah dan DPR Diminta Segera Tetapkan Biaya Haji 2025

JAKARTA – Komisi Nasional (Komnas) Haji mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membahas serta menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025. Hingga kini, biaya tersebut belum juga ditetapkan, sementara jadwal pemberangkatan jamaah haji semakin dekat.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, mengingatkan pentingnya percepatan pembahasan ini. “Waktunya sudah sangat mepet, karena rencana penyelenggaraan ibadah haji sudah dijadwalkan. Penerbangan pertama atau kloter pertama haji akan dimulai pada 2 Mei 2025,” ujar Mustolih saat dihubungi pada Selasa (26/11).

Ia menambahkan, jika pembahasan biaya haji dilakukan lebih awal, sosialisasi dan persiapan jamaah akan lebih matang. Sebaliknya, keterlambatan justru akan berdampak negatif. “Imbasnya bisa jadi kuotanya tidak terserap secara maksimal karena kita tidak tahu biayanya akan berapa besar,” katanya.

Selain itu, persiapan teknis panitia haji juga berpotensi terganggu. Keterbatasan waktu dapat membuat pelaksanaan penyelenggaraan menjadi kurang maksimal.

Menurut Mustolih, perdebatan dalam menentukan porsi biaya yang harus ditanggung jamaah (Bipih) dan nilai subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga menjadi perhatian. Ia menekankan perlunya pengelolaan biaya yang adil antara jamaah dan pemerintah.

“Harus adil antara subsidi dari BPKH yang sumbernya berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji dan berapa (Bipih) yang harus dibayar jamaah,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemberangkatan kloter pertama jamaah haji untuk tahun 2025 dijadwalkan pada 2 Mei 2025. Dengan waktu yang semakin mendesak, langkah konkret dari pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.