Mesir Cabut Izin 16 Perusahaan Travel Karena Fasilitasi Haji Ilegal
Kairo – Perdana Menteri Mesir, Mustafa Madbouly, telah memerintahkan pencabutan izin operasional 16 perusahaan travel dan mengarahkan para pejabatnya ke jaksa umum atas tuduhan memfasilitasi perjalanan haji ilegal secara curang. Langkah ini diambil setelah perusahaan-perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik penipuan untuk mengirimkan jemaah haji tanpa izin yang sah serta gagal menyediakan layanan apapun kepada mereka.
Dalam pernyataan dari kabinet Mesir, perusahaan-perusahaan ini telah diidentifikasi melakukan praktik menipu untuk mengirim jemaah haji tanpa otorisasi yang tepat. “Perdana Menteri telah memerintahkan pencabutan izin operasional perusahaan-perusahaan tersebut dan pengajuan pejabat yang bertanggung jawab ke jaksa umum,” bunyi pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan tersebut juga akan dikenakan denda yang hasilnya akan diserahkan kepada keluarga jemaah haji yang meninggal akibat tindakan mereka. Penarikan izin dan sanksi ini diharapkan dapat menghentikan penyalahgunaan layanan travel haji di masa mendatang.
Sebagai tanggapan atas laporan dari sumber medis dan keamanan bahwa beberapa warga Mesir telah meninggal selama ibadah haji dan yang lainnya dilaporkan hilang, pemerintah Mesir membentuk sel krisis untuk melakukan penyelidikan. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa pihaknya meningkatkan upaya untuk menemukan warga Mesir yang hilang, bekerja sama dengan otoritas Arab Saudi.
Ahmed Abu Zeid, juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri, mengumumkan pembentukan ruang darurat dan pusat operasi melalui Konsulat Mesir di Jeddah serta sektor konsuler kementerian untuk menerima panggilan dari warga Mesir yang kehilangan kontak dengan kerabat mereka. Pusat ini juga akan mengoordinasikan pemulangan jenazah jemaah yang meninggal.
Selain itu, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa Kedutaan Besar Mesir di Riyadh menyediakan dukungan yang diperlukan kepada warga Mesir dengan mengunjungi rumah sakit dan pusat medis untuk memastikan kesejahteraan mereka dan memastikan mereka menerima perawatan medis yang diperlukan.
