Kamala Harris Pastikan Pasokan Senjata ke Israel Tetap Berjalan
AMERIKA SERIKAT – Calon Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, menyatakan bahwa ‘jika terpillih sebagai Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024, ia tidak akan mengubah kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam memasok senjata ke Israel’. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kamala Harris di sebuah wawancara bersama CNN pada Kamis (29/08/2024) waktu setempat. Ucapannya tentu semakin mempertegas posisi Amerika Serikat dalam mendukung Israel di tengah konflik yang terus berlarut-larut.
Dalam wawancara perdana sebagai Calon Predisen dari Partai Demokrat, Perempuan 59 Tahun ditemani calon wakil presidennya, Tim Walz.
“Tidak” kata Kamala Harris yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-49, saat ditanya apakah Harris akan mengubah arah dan menahan senjata untuk Israel.
“Biar saya perjelas. Saya tegas dan tak tergoyahkan dalam komitmen saya terhadap pertahanan Israel dan kemampuan mereka untuk mempertahankan diri,” jawab Harris kepada CNN.
Kamala Harris lalu menegaskan, “Dan itu tidak akan berubah.”
Perempuan yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat dalam pemilu presiden mendatang, kemudian menyinggung serangan dadakan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 yang menjadi dalih negara Zionis berhak membela diri.
“Seperti yang saya katakan saat itu, dan hari ini, Israel punya hak membela diri. Kami akan melakukannya,” ungkap dia.
Meski begitu, Kamala Harris juga menekankan pentingnya melakukan gencatan senjata dan mencapai kesepakatan terkait penyanderaan untuk mengakhiri perang ini.
Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya kerap menggunakan narasi “membela diri” sebagai justifikasi untuk mendukung pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Negara-Negara tersebut terus mengalirkan bantuan ke Israel, termasuk bantuan militer dan keuangan di tengah eskalasi agresi militer pasukan Zionis di Gaza.
Meskipun demikian, langkah ini menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk warga Amerika Serikat sendiri. Banyak pihak mendesak pemerintah mereka untuk menghentikan segala bentuk bantuan yang hanya memperpanjang konflik, serta mendesak terciptanya gencatan senjata permanen di wilayah tersebut. Kritik terhadap kebijakan ini semakin tajam di tengah meningkatnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur di Gaza.
