Jebakan Nama di Restoran India, Picu Diskriminasi Pekerja Muslim
Muslim di India menghadapi diskriminasi setelah pemerintah di beberapa negara bagian, seperti Uttar Pradesh dan Himachal Pradesh, memperkenalkan kebijakan yang mengharuskan restoran menampilkan nama semua pekerja mereka. Kebijakan ini, meskipun didalihkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kebersihan dan keselamatan, dianggap sebagai serangan terselubung terhadap pekerja Muslim.
Tabish Aalam, seorang koki berusia 28 tahun dari Lucknow, menyatakan kekhawatirannya, “Perintah ini berbahaya, memaksa kami untuk menunjukkan agama kami secara terbuka.” Dia dan banyak pekerja Muslim lainnya khawatir bahwa kebijakan ini akan memicu serangan atau boikot ekonomi, terutama dari kelompok Hindu garis keras di Uttar Pradesh.
BACA JUGA:Â Negara-Negara di Eropa dengan Populasi Muslim Terbanyak
Di bawah pemerintahan Yogi Adityanath, yang terkenal dengan pandangan nasionalis Hindunya, kebijakan serupa telah diterapkan sejak ia menjadi Menteri Utama Uttar Pradesh pada 2017. Banyak kebijakannya dianggap memperburuk diskriminasi terhadap Muslim, termasuk dalam sektor bisnis dan pekerjaan.
Rafiq, pemilik restoran di Muzaffarnagar, mengaku terpaksa memecat empat pekerja Muslimnya demi keselamatan mereka setelah polisi memintanya untuk memasang nama pekerja di luar restoran. “Menampilkan nama membuat kami rentan dan mudah diidentifikasi,” katanya, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan serangan terkait ketegangan agama yang sering terjadi.
Tidak hanya di Uttar Pradesh, kebijakan ini juga mulai diterapkan di Himachal Pradesh, yang dipimpin oleh Partai Kongres. Meski mengaku bertujuan untuk menjaga kebersihan makanan dan keamanan migran, kebijakan ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai cara untuk menarik suara mayoritas Hindu di negara bagian tersebut.
Beberapa pengusaha Muslim di Himachal Pradesh, seperti Sharik Ali, pemilik restoran di Shimla, merasa kebijakan ini mengkhianati janji sekularisme Partai Kongres. “Saya tidak akan merasa aman setelah menampilkan nama saya di kios,” ujarnya, merujuk pada serangan yang dialami Muslim di seluruh India selama dekade terakhir pemerintahan Narendra Modi.
Meskipun ada tuduhan dari kelompok sayap kanan Hindu tentang konspirasi Muslim yang disebut “jihad ludah,” tidak ada bukti kuat bahwa insiden ini secara khusus menargetkan umat Hindu. Mahkamah Agung India bahkan telah memblokir peraturan serupa di negara bagian Uttar Pradesh dan Uttarakhand yang memerintahkan restoran sepanjang rute ziarah Hindu untuk menampilkan nama pemiliknya.
Kebijakan ini memicu perpecahan agama yang lebih dalam di masyarakat, dengan para pengusaha Muslim yang semakin merasa terancam dan dirugikan secara ekonomi.