Israel Tolak Kesepakatan Hamas dan Fatah untuk Pemerintahan Rekonsiliasi Gaza
Pemerintah Israel memberikan reaksi keras terhadap kesepakatan Hamas dan Fatah untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi atas Jalur Gaza setelah perang berakhir. Israel menegaskan bahwa rencana tersebut tidak akan terwujud karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menegaskan hal ini sambil mengkritik Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang berasal dari Fatah, dengan menyebutnya “merangkul para pembunuh dan pemerkosa dari Hamas.”
“Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian di China untuk kekuasaan bersama atas Gaza setelah perang. Bukannya menolak terorisme, Mahmoud Abbas malah merangkul para pembunuh dan pemerkosa Hamas, mengungkapkan wajah aslinya,” kata Katz dalam pernyataan via media sosial X.
“Pada kenyataannya, hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan, dan Abbas akan melihat dari jauh,” tegasnya.
Hamas sebelumnya mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani sebuah kesepakatan di Beijing, China, dengan organisasi-organisasi Palestina lainnya, termasuk Fatah, untuk bekerja sama demi “persatuan nasional.”
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang menjadi tuan rumah bagi para pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, utusan Fatah Mahmud al-Aloul, dan utusan dari 12 kelompok Palestina lainnya, mengatakan mereka telah sepakat untuk membentuk “pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara” untuk memerintah Gaza pascaperang.
“Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional. Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya,” kata Abu Marzuk setelah bertemu Wang dan utusan lainnya, dilansir AFP.
