Israel Tangguhkan Transfer Pajak Palestina Picu Krisis Uang Tunai & Kelaparan Gaza

TAWAF.TV – JAKARTA. Invasi Israel Ke Gaza bukan hanya mendatang ekses Genosida Brutal, ancaman kelapran dan kemiskinan warga sipil, pengahncuran pemukiman atau penghusiran dan perampasan tanah semata. Pejabat Zionis juga membekukan pengiriman uang pajak kepada pengelolah negara Palestina.

Sejak Minggu (21/1), Israel telah menyetop pengiriman uang pajak ke Gaza dihentikan dan dialihkan ke Norwegia sebagai pihak ketiga.

“Dana yang dibekukan tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, namun akan tetap berada di tangan negara ketiga,” kata kantor Perdana Menteri Israel dikutip Al Jazeera.

Pemerintahan Zionis berdaulat atas pengelolaan uang pajak Palestina sejak dicapai kesepakatan tahun 1994 dalam momen Protokol Paris.

Ketentuan protokol memberi kewenangan kepada Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke Otoritas Palestina sambil menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Ketentuan tersebut kemudian disetujui setelah adanya optimisme Perjanjian Oslo yang diratifikasi secara terbuka oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat di Gedung Putih pada bulan September 1993. Protokol ini seharusnya berakhir dalam waktu lima tahun.

Namun, sampai hari ini, protokol tersebut masih dijalankan Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konfrensi Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah mengkritik perilaku arogan Israel tersebut dengan sebutan “pengaruh Israel yang tidak proporsional terhadap pengumpulan pendapatan fiskal Palestina”.

Ketika PA di bawah kendali kepemimpinan Hamas digulingkan dari Jalur Gaza pada tahun 2007, banyak pegawai sektor publik di wilayah kantong tersebut tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan terus dibayar dengan pendapatan pajak yang ditransfer.

Beberapa minggu setelah serangan Hamas di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, Israel mengambil keputusan untuk menahan pembayaran yang diperuntukkan bagi para karyawan di Jalur Gaza dengan alasan bahwa mereka bisa jatuh ke tangan Hamas.

Puang pajak yang dibekukan Israel, sebagian besar diperuntukan untuk membayar gaji sekitar 150.000 karyawan PA yang bekerja di Tepi Barat dan Gaza.

Pada tanggal 3 November 2023, kabinet keamanan Israel menahan total US$ 275 juta (Rp 4,3 triliun) pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan untuk bulan-bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

“PA tidak dapat menjelaskan mengenai berapa banyak pendapatan pajak yang masuk ke Gaza ini adalah kotak hitam. Kadang mereka bilang 30%, kadang 40%, kadang 50%,” Rabeh Morrar, direktur penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS, mengatakan kepada Al Jazeera.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kabinet Israel, uang pajak tetap milik Palestina yang dikirim ke rekening perwalian di Norwegia. Namun, uang tersebut tidak dapat dicairkan Otoritas Palestina tanpa izin Israel.

Morrar dari Palestine Economic Policy Research Institute-MAS menjelaskan dampak buruk penahan uang pajak, eksesnya PA berutang miliaran utang internal kepada bank lokal, rumah sakit, perusahaan medis, dan sektor swasta untuk tetap beroperasi.

“Ada juga utang, misalnya untuk gedung milik swasta yang disewakan pemerintah. Mereka belum mampu membayarnya kembali,” paparnya.

Pada beberapa bulan setelah perang 7 Oktober, ketika jumlah pengungsi meningkat, warga Gaza mengantre di depan mesin ATM dan bank. Mereka berharap dapat menarik sejumlah uang tunai.

Pada 24 Maret silam atau enam bulan setelah Israel memulai serangan mereka ke Gaza, Otoritas Moneter Palestina mengumumkan bahwa “mereka tidak mungkin membuka kantor cabang yang tersisa di seluruh Jalur Gaza karena pemboman yang terus berlanjut, pemadaman listrik, dan situasi sulit di lapangan”.

Situasi tersebuti mengakibatkan krisis uang tunai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar ATM juga tidak dapat beroperasi.

Pada 11 Mei lalu, Otoritas Moneter Palestina meluncurkan layanan pembayaran elektronik instan, menggunakan layanan perbankan online, dompet elektronik, dan kartu bank.

Namun pemadaman internet merupakan masalah besar sehingga layanan ini tidak digunakan secara luas.