AS Sebut Usulan Perdamaian Gaza dari Raja Salman dan Liga Arab Berbahaya, Ini Alasannya
Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan terkait usulan Liga Arab yang menyerukan kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB di Palestina. Menurut AS, usulan ini bisa mengganggu upaya Israel dalam melawan Hamas. Liga Arab, yang terdiri dari 22 negara, mengusulkan “perlindungan internasional dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Palestina” hingga tercapainya solusi konflik dua negara tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menanggapi potensi ini dengan mengatakan, “Ini adalah sesuatu yang kami tahu menjadi fokus Israel dalam upaya mengalahkan Hamas.” Patel menambahkan, “Penambahan pasukan keamanan tambahan berpotensi membahayakan misi tersebut.”
Meski begitu, Patel juga mengatakan bahwa AS belum memiliki “penilaian konklusif” terhadap pernyataan KTT tersebut dan menyarankan bahwa kekuatan militer akan lebih dapat diterima setelah gencatan senjata diberlakukan. “Pertama dan terpenting, kami fokus untuk mencapai kesimpulan atas konflik ini,” ujarnya.
Liga Arab, melalui “Deklarasi Manama” yang dikeluarkan pada Kamis (16/5/2024), menyerukan gencatan senjata “segera” di Gaza, penghentian pengungsian paksa, dan akses penuh serta berkelanjutan terhadap bantuan. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya semua faksi Palestina untuk bersatu di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang didominasi oleh gerakan Fatah.
Amerika Serikat, meskipun merupakan pendukung utama Israel, semakin kritis terhadap kampanye militernya karena meningkatnya jumlah korban sipil. Presiden Joe Biden menegaskan bahwa beliau tidak akan mengirimkan pasukan AS ke konflik tersebut.
Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al-Khalifa, yang membuka pertemuan KTT Liga Arab, menyerukan diadakannya konferensi internasional untuk perdamaian di Timur Tengah. “Pembentukan negara Palestina akan memberikan dampak positif bagi kawasan,” tegas Raja Bahrain. Selain itu, Raja Salman dari Arab Saudi dan pemimpin Liga Arab lainnya juga mengutuk keras serangan terhadap kapal komersial, yang mereka nilai mengancam kebebasan navigasi dan perdagangan internasional.
